Donggala (SIB) Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus mempercepat penurunan angka prevalansi stunting. Target pemerintah angka stunting turun 3 persen di tahun ini dan 2024.
"Kita sudah memperkirakan stunting ini 2024 target kita 14 persen. Sisa dari 2022 itu 21 sekian persen, jadi sisanya itu 6,8 persen. Oleh karena itu, kita memperkirakan dari 2 tahun ini, 2023 dan 2024 masing-masing 3 persen dan diperkirakan itu akan bisa tercapai," kata Ma'ruf di Donggala, Sulteng, Rabu (4/10).
Ma'ruf menuturkan ada daerah-daerah yang jadi prioritas dalam upaya penurunan stunting ini. Dia mengakui, pada 2022, penurunan stunting ada kelambatan.
"Karena itu kita percepat. Ada daerah-daerah kan (prioritas). Dulu memang agak lambat sampai dengan 2022 satgas kita belum berjalan dengan baik. Tapi insyaallah 2023, 2024 ini akan bisa terpenuhi per tahun tuh 3 persen lebih sampai 2024," jelasnya.
Ma'ruf mengatakan penanganan stunting ini akan jadi bahan evaluasi. Termasuk dibahas dalam Rakor.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap pemerintah sukses menurunkan angka stunting di Indonesia menjadi 21,6 persen sepanjang 2022. Hal itu disampaikan dalam acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPR, Rabu (16/8) lalu.
Pada 2014, angka stunting di Indonesia berada di angka 37 persen. Jokowi sebelumnya juga menargetkan angka stunting bisa turun hingga 14 persen pada 2024.
"Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022 dari angka sebelumnya 37 persen, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 persen di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 persen di 2022," ujarnya.
Capaian tersebut, menurut Jokowi, merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.
Sudah Darurat
Ma'ruf Amin juga mengatakan, kasus perundungan anak sudah darurat. Dia ingin Kementerian terkait bersinergi menangani kasus perundungan.
Dia mengatakan revolusi mental harus terus dilakukan.
"Kita sekarang memang terus mencari sebab, karena kita ingin membangun. Selain pintar, sehat, tapi juga berakhlak mulia, maka itu program revolusi mental ini akan kita galakan lagi, mulai dari keluarga, dari tempat-tempat pendidikan, masyarakat lainnya," ujar Ma'ruf.
Dia mengakui ada hal yang kurang diperhatikan oleh pemerintah terkait pendidikan anak. Makanya, lanjut Ma'ruf, perlu program dari sejumlah kementerian untuk mencegah perundungan.
"Karena memang ternyata ada hal yang kemarin kurang kita perhatikan betul sehingga terjadi ada perundungan, bullying ada segala macam, dan itu suatu masalah yang harus kita hadapi," jelasnya.
"Kita butuh program yang terintegrasi dengan ke semua Kementerian, pendidikan, Kementerian PPPA dan juga semua Kementerian dilibatkan dan sosial, karena masalah perundungan ini sudah kita anggap darurat," kata Ma'ruf. (detikcom/c)
